Majelis Ulama Indonesia

MUI: Pemberantasan Terorisme Jangan Memojokkan Islam

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Ma`ruf Amin meminta agar pemberantasan terorisme tidak memojokkan umat Islam. "Kita tidak ingin pemberantasan terorisme justru memojokkan umat Islam, yang justru akan menambah masalah baru," katanya di Jakarta, Senin (4/10).

Ia mengungkapkan adanya peningkatan aktivitas teroris akhir-akhir ini perlu diwaspadai. Namun, ia mengharapkan pengejaran dan pemberantasan yang dilakukan aparat tidak menstigmatisasi Islam.

MUI: Mendatangkan Artis Porno Sama Juga Menyebar Kepornoan

"Kita pokoknya tidak ada toleransi. Mendatangkan artis porno itu sama juga menyebarkan kepornoan," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (19/10/2010).

MUI mengimbau agar moralitas dijadikan pegangan para sineas. Jangan sampai demi popularitas film dan materi, artis porno dipajang.

Sejumlah artis porno belakangan hadir di Indonesia. Artis porno Miyabi bermain dalam film Indonesia yang berjudul 'Menculik Miyabi'. Lalu artis porno Jepang lainnya, Rin Sakuragi bermain Suster Keramas. Kini artis porno asal AS Tera Patrick juga hadir dalam film 'Rintihan Kuntilanak Perawan'. Ketiga film ini sempat diprotes, namun lembaga sensor film meloloskannya.

Aliran Sesat Berpotensi Muncul Kebebasan tak boleh berdiri sendiri secara mutlak. Namun, kebebasan dibatasi norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Maka itu, pemerintah memberlakukan sejumlah aturan. "Aturan-aturan itu mutlak dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," katanya di Jakarta, Senin (25/10). Kehadiran aliran sesat diakui sudah ada pada masa awal Islam. Pada umumnya, dilandasi oleh penafsiran subjektif yang bertentangan dengan paham mayoritas. Misalnya, Ahmadiyah yang menafsirkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

MUI Tolak Revisi PBM Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan 9 tahun 2006 tidak perlu dilakukan. Mereka menilai aturan ini paling moderat. Ia menyatakan akar permasalahan di Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Ciketing Bekasi bukan berasal pada lemahnya substansi PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dan Pendirian Rumah Ibadat.

MUI Kota Bandung Tetapkan Fatwa Wakaf Pohon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung menetapkan fatwa wakaf pohon. Keputusan tersebut tercantum dalam hasil musyawarah Komisi Fatwa MUI Kota Bandung tentang hukum mewakafkan pohon. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Dada Rosada kepada wartawan di Masjid Pusdai, Jalan Diponegoro, Selasa (4/10/2010). "MUI Kota Bandung memutuskan mewakafkan pohon ialah sah sesuai syariat Islam," ujarnya.

MUI Bogor Nilai Kaderisasi Ulama Masih Lemah Kaderisasi ulama di Kota Bogor dinilai masih lemah. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor Adam Ibrahim, kini ulama merupakan suatu profesi yang langka. "Orang tua kini jarang menyuruh anaknya menjadi ulama. Mereka lebih senang bila anaknya memilih pekerjaan lain," ujarnya, Rabu (13/10). Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Bogor melalui Wakil Wali Kota, Achmad Ru'yat mengaku pihaknya telah menyediakan dana stimulan untuk perkembangan ulama dan Islam di Kota Bogor.